Arsitektur Perilaku : Desain DPRD Bojonegoro

Arcadius Mahatma Nuragadikara, Wawan Ardiyan Suryawan
Submission Date: 2016-07-28 09:09:16
Accepted Date: 2016-12-13 10:54:54

Abstract


Kinerja aparat pemerintah negara sebagai wakil rakyat masih dirasa tidak optimal. Banyaknya kasus yang menimpa para wakil rakyat semakin membuat masyarakat ragu dan kehilangan kepercayaan akan aparatur negara. Tidak hanya pada skala pemerintahan pusat saja yang menjadi sorotan masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah (Pemkab / Pemkot). Kurangnya tingkat produktivitas kerja serta transparansi para wakil rakyat daerah ini kerapkali menjadi pertanyaan besar. Kelakuan buruk oknum wakil rakyat ditambah dengan kinerja yang terkesan asal–asalan menjadi lubang hitam bagi citra wakil rakyat. Dengan metode desain yang tepat, sebuah arsitektur mampu menjadi jalan keluar atas permasalahan ini. Pendekatan berdasarkan pola dan kebiasaan kerja, yang dimainkan sedemikian rupa, dapat meningkatkan produktivitas dan transparansi para wakil rakyat. Suasana kantor dan bentuk arsitektural yang baik mampu menunjang terciptanya kondisi kondusif kerja. Objek rancang bertujuan untuk menghasilkan desain bagi kantor pemerintahan daerah yang berdampak langsung pada kinerja para wakil rakyat. Menonjolkan aspek transparansi serta produktivitas kerja sehingga terbangun kembali kepercayaan pada para wakil rakyat.


Keywords


Arsitektur Perilaku; Produktivitas; Transparansi; Wakil Rakyat

References


Duerk, P. Donna, Architectural Programming : Information Management for Design. New York. Van Nostrad Reinhold, 1993

Ernst, Neufert, Data Arsitek, Jakarta , Erlangga, 1999

Broadbent Geoffrey, Richard Bunt, Thomas Liorens, Sign, Symbol & Architecture, The Pitman Press, Bath, 1980

Center David & Lee Terence, Psychology and the Build Environment, 1974

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011

White, Edward, Site Analysis : Diagramming Information for Architectural Design, 2004

Antara Jatim. 2015. Pemkab Bojonegoro berencana bangun gedung DPRD. Available : http://www.antarajatim.com/lihat/berita/162871/pemkab-bojonegoro-berencana-bangun-gedung-dprd. Diakses pada 27 Oktober 2015

Opengovindonesia. 2015. Bojonegoro terpilih sebagai percontohan pemerintah daerah terbuka. Available : http://opengovindonesia.org/berita/siaran-pers-bojonegoro-terpilih-sebagai-percontohan-pemerintah-daerah-terbuka-open-government-partnership/. Diakses pada 13 November 2015


Full Text: PDF

CC Licencing


Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lembaga Penjaminan Mutu, Pengelolaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual (LPMP2KI) ITS
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.